Komisi V Dorong Penambahan Anggaran Kementerian PUPR

02-06-2021 / KOMISI V
Wakil Ketua Komisi V DPR RI Syarief Abdullah Alkadrie. Foto: Arief/Man

 

Wakil Ketua Komisi V DPR RI Syarief Abdullah Alkadrie mengapresiasi kinerja program Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang telah berperan aktif dalam upaya pembangunan ekonomi masyarakat melalui program berbasis kerakyatan. Untuk itu, Syarief mendorong penambahan anggaran bagi Kementerian PUPR yang sempat mengalami penurunan pagu anggaran dari Rp135 triliun menjadi Rp100,04 triliun pada tahun 2021. 

 

Demikian ditekankan Syarief dalam keterangan resminya kepada Parlementeria usai menghadiri Rapat Kerja Komisi V DPR RI dengan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, di Ruang Rapat Komisi V DPR RI, Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Rabu (2/6/2021). Adapun, pembahasan rapat terkait dengan pembicaraan Pendahuluan RKP K/L dan RKA K/L Tahun Anggaran 2022. 

 

"DPR dengan segenap kewenangannya akan mendorong penambahan anggaran PUPR. Mengingat, PUPR memiliki program yang langsung bersentuhan dengan masyarakat dengan membuka lapangan kerja di daerah yang menjadi daya ungkit pembangunan ekonomi. Seperti, program BSPS yang mendapatkan respon positif sebab telah mengatasi masalah rumah layak huni dan mendorong kesehatan masyarakat," ujar Syarief. 

 

Selain itu, politisi Fraksi Partai Nasdem itu pada kesempatan rapat tersebut menyampaikan aspirasi pemenuhan kebutuhan air bersih wajib dipenuhi oleh negara. Misalnya, kebutuhan air bersih di Kabupaten Kubu Raya Kecamatan Sungai Kakap, Kalimantan Barat. Terlebih, letak Kabupaten Kubu Raya berdekatan dengan ibu kota provinsi Pontianak, maka kebutuhan air merupakan kebutuhan yang sangat mendasar. 

 

Tak hanya itu, legislator dapil Kalimantan Barat itu juga mengingatkan pihak Kementerian PUPR berkaitan pembangunan jembatan duplikasi Jembatan Kapuas. "Menurut saya, jembatan tersebut sangat mendesak dibangun karena setiap harinya terjadinya kemacetan sekaligus saya mengingatkan masalah Detail Engineering Design ( DED) Jembatan Kapuas Tiga yang sampai hari ini belum ada jawaban," pungkas Syarief. (pun/sf)

BERITA TERKAIT
Pemangkasan Anggaran di KemenPU Dapat Berdampak pada Keselamatan Pengguna Jalan
08-02-2025 / KOMISI V
PARLEMENTARIA, Jakarta - Pemotongan anggaran Kementerian Pekerjaan Umum (PU) terus menuai sorotan. Anggota Komisi V DPR RI Irmawan menilai pemangkasan...
Kecelakaan di GT Ciawi, Bakri: DPR Akan Bentuk Panja Standardisasi Jalan Tol
07-02-2025 / KOMISI V
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi V DPR RI, A. Bakri HM, menyatakan bahwa pihaknya akan membentuk Panitia Kerja (Panja) untuk...
Kecelakaan Maut Ciawi, Sudjatmiko Minta Perketat Pengawasan Kendaraan Niaga
07-02-2025 / KOMISI V
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi V DPR RI Sudjatmiko turut prihatin atas kecelakaan maut yang terjadi di pintu tol Ciawi...
Anggaran Kemen PU Terjun Jadi 29 T, Lasarus: 1000% Saya Tak Setuju!
06-02-2025 / KOMISI V
PARLEMENTARIA, Jakarta - Rapat Kerja Komisi V DPR RI pada Kamis (6/2/2025) diwarnai oleh sejumlah protes, hal ini timbul lantaran...